suarasurabaya.net| Tidak heran jika Al siswa kelas 6 sebuah SDN di Tandes ini diminta wali kelasnya jadi penyuplai bahan contekan bagi seluruh siswa yang ikut Ujian Nasional. Sejak kelas 1 hingga kelas 6, putra sulung pasangan Wid dan Ny. S ini selalu juara kelas. Nilai rata-ratanya tidak pernah kurang dari 9 untuk semua mata pelajaran.
Bahkan dibanding 2 kelas 6 lainnya, pemegang gelar juara satu punya nilai rata-rata 7. Ini jauh di bawah nilai rata-rata Al.
Sejak duduk di kelas 6 SD, orangtua Al memang berkomitmen mendukung anaknya ini agar sukses Ujian Nasional. Dua les tambahan di sekolah diikuti, juga sebuah les privat Bahasa Inggris sepulang sekolah.
Menurut Ny. S saat ditemui suarasurabaya.net, anaknya sudah didoktrin Fat wali kelasnya sejak 3 bulan sebelum Ujian Nasional. Simulasi pun dilakukan sehari sebelum Ujian Nasional berlangsung. ”Latihan mencontek dilakukan 3 kali. Masing-masing sehari sebelum 3 hari Ujian Nasional,” kata dia.
Simulasi dirancang dengan kondisi mirip saat Ujian Nasional. Setiap kelas berisi 20 siswa. Al yang duduk di muka berperan sebagai penyuplai bahan contekan. Penulisan bahan contekan pun, kata Ny. S, juga diajari sang Wali Kelas. ”Misalnya untuk jawaban soal nomor 1 adalah B, maka ditulisnya : 012. Untuk jawaban nomor 2 adalah C, maka ditulis : 023, begitu seterusnya,” kata Ny. S.
Bahan contekan diselundupkan ke teman sebelahnya tanpa diketahui pengawas. Nah, penerima bahan contekan ini punya tugas memperbanyak bahan contekan untuk dibagi ke seluruh kelas. Setelah terdistribusi di satu kelas, ada siswa di kelas itu yang bertugas mendistribusikannya ke kelas lain. ”Distribusi ke kelas lain dilakukan siswa di toilet sekolah. Jadi, kalau ada siswa dari kelas pemberi contekan, seorang siswa di 2 kelas lainnya ijin keluar ke toilet,” kata dia.
Modus operandi contek mencontek ini berlangsung sangat sistematis, sehingga Ny. S mengaku tidak percaya jika ini hanya melibatkan Fat sang wali kelas anaknya.
Aksi ini sempat ketahuan petugas pengawas pada pelaksanaan Ujian Nasional hari kedua. ”Waktu itu mata pelajaran Matematika. Seorang siswi beda kelas dengan anak saya ketahuan mencontek. Bahan contekannya ya dari anak saya itu,” kata Ny. S. Sejak itu pengawasan di dua kelas selain kelas Al pun diperketat.
Anehnya, kata Ny. S, di kelas anaknya, pengawasan masih longgar sehingga sampai akhir Ujian Nasional, operasi contek mencontek di kelas Al masih berlangsung mulus.
Kenapa Sang Wali Kelas mendesak Al untuk memberi contekan ke seluruh siswa kelas 6? Setelah diselidiki oleh Ny. S ternyata diketahui dari beberapa kali hasil try out ada sekitar 15 dari 60 siswa kelas 6 yang nilainya tidak mencukupi untuk dinyatakan lulus. ”Mungkin ini yang menyebabkan contek-contekan ini dilakukan,” kata Ny. S.(edy)
Rabu, 01 Juni 2011
Tak Rela Jadi Sumber Contekan, Beri Jawaban Separuh Salah
suarasurabaya.net| Dalam kepala Al siswa kelas 6 sebuah SD di kawasan Tandes, berkecamuk rasa tidak rela saat Wali Kelasnya meminta dia menyuplai bahan contekan Ujian Nasional pada seluruh siswa kelas 6.
Kegalauan ini dia ceritakan ke Ny. S ibunya, tanggal 16 Mei 2011 atau 4 hari setelah berakhirnya Ujian Nasional. Sambil menangis, Al bercerita jika sesungguhnya dia tidak rela usahanya belajar siang malam, berdoa, dan tirakatan berpuasa Senin-Kamis selama duduk di kelas 6 justru tidak dihargai Wali Kelasnya.
”Dia cerita, kok enak murid-murid lain yang malas tidak mau belajar. Main-main sebelum Ujian Nasional malah dapat nilai bagus. Sementara dia sungguh-sungguh mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik,” kata Ny. S.
Karena tidak rela itulah, Al kemudian tidak membuat bahan contekan untuk seluruh siswa kelas 6, sama persis seperti jawabannya. ”Kata anak saya, separuh lebih jawabannya berbeda dengan jawaban dia. Itu sengaja karena dia tidak rela. Sebenarnya dia protes tapi tidak terucapkan ke wali kelasnya,” kata Ny. S.
Dua lembar kertas bertuliskan contekan jawaban soal yang disimpan Al kemudian jadi barang bukti untuk diserahkan pada pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemarin.(edy)
Kegalauan ini dia ceritakan ke Ny. S ibunya, tanggal 16 Mei 2011 atau 4 hari setelah berakhirnya Ujian Nasional. Sambil menangis, Al bercerita jika sesungguhnya dia tidak rela usahanya belajar siang malam, berdoa, dan tirakatan berpuasa Senin-Kamis selama duduk di kelas 6 justru tidak dihargai Wali Kelasnya.
”Dia cerita, kok enak murid-murid lain yang malas tidak mau belajar. Main-main sebelum Ujian Nasional malah dapat nilai bagus. Sementara dia sungguh-sungguh mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik,” kata Ny. S.
Karena tidak rela itulah, Al kemudian tidak membuat bahan contekan untuk seluruh siswa kelas 6, sama persis seperti jawabannya. ”Kata anak saya, separuh lebih jawabannya berbeda dengan jawaban dia. Itu sengaja karena dia tidak rela. Sebenarnya dia protes tapi tidak terucapkan ke wali kelasnya,” kata Ny. S.
Dua lembar kertas bertuliskan contekan jawaban soal yang disimpan Al kemudian jadi barang bukti untuk diserahkan pada pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemarin.(edy)
Terkuak, Operasi Contek Mencontek UN SD Libatkan Guru di Surabaya
suarasurabaya.net| Tengara adanya praktik curang mencontek pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Surabaya mulai terkuak. Seorang wali murid sebuah SDN kawasan Kecamatan Tandes melaporkan wali kelas anaknya yang diduga merancang kerjasama contek mencontek dengan menggunakan anaknya sebagai sumber contekan.
Ny. S warga Tandes, kemarin melaporkan Fat wali kelas Al anaknya ke kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Dia tidak terima anaknya yang sudah mempersiapkan Ujian Nasional sebaik-baiknya malah dijadikan sumber contekan untuk didistribusikan seluruh siswa kelas 6 pada saat digelarnya Ujian Nasional, 10-12 Mei 2011 lalu.
Saat ditemui suarasurabaya.net di rumahnya, Ny. S mengatakan dirinya baru mengetahui kasus ini pada 16 Mei lalu. Itupun karena diberi tahu wali murid lainnya yang mendapat informasi dari anak-anak mereka. ”Saya diberi tahu kalau anak saya yang memasok contekan untuk 3 kelas waktu berlangsungnya UN. Waktu itu saya kaget karena anak saya tidak pernah cerita sama saya,” kata Ny. S.
Diapun menanyakan anaknya. Mulanya tidak mengaku, namun akhirnya sambil menangis, Al pun mengaku. Mendengar pengakuan anaknya ini, Ny. S terkejut bukan kepalang. ”Anak saya cerita, dia sejak 3 bulan sebelum UN sudah dipaksa wali muridnya untuk memberi contekan pada seluruh siswa kelas 6 lainnya,” kata dia.
Doktrinasi pada Al untuk memberi contekan pada siswa lainnya, kata Ny S, dilakukan dengan konsisten. ”Wali muridnya bilang ke anak saya begini : kapan lagi kamu mau membalas budi guru-guru kamu? Apa nggak kasihan dengan teman-temanmu kalau tidak lulus? Kamu harus gunakan kepandaianmu supaya teman-temanmu lulus,” ujar Ny. S menirukan ucapan sang wali kelas pada anaknya.
Mendengar penuturan anaknya, Ny. S mengaku sakit hati dengan wali kelas tersebut dan berusaha mengkonfirmasi pihak sekolah. Dia berkoordinasi dengan walimurid lainnya menemui Kepala Sekolah. Dalam pertemuan itu, Kepala Sekolah hanya menyampaikan permohonan maaf. Ini tidak memuaskan Ny. S. Dia penasaran, apakah skenario contek mencontek ini memang didesain pihak sekolah, atau hanya dilakukan secara pribadi oleh wali murid. ”Tidak ada tindak lanjutnya sejak itu. Saya belum pernah ketemu sama Fat, wali kelas anak saya,” kata dia.
Setelah itu, dia mengadu pada Komite Sekolah, namun tidak mendapat respon memuaskan sehingga akhirnya dia melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan. ”Saya tidak terima! Saya mendidik anak saya supaya pandai dan jujur. Ini malah sekolah mengajarkan anak saya tidak jujur !” ungkap Ny. S dengan nada tinggi.(edy)
Ny. S warga Tandes, kemarin melaporkan Fat wali kelas Al anaknya ke kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Dia tidak terima anaknya yang sudah mempersiapkan Ujian Nasional sebaik-baiknya malah dijadikan sumber contekan untuk didistribusikan seluruh siswa kelas 6 pada saat digelarnya Ujian Nasional, 10-12 Mei 2011 lalu.
Saat ditemui suarasurabaya.net di rumahnya, Ny. S mengatakan dirinya baru mengetahui kasus ini pada 16 Mei lalu. Itupun karena diberi tahu wali murid lainnya yang mendapat informasi dari anak-anak mereka. ”Saya diberi tahu kalau anak saya yang memasok contekan untuk 3 kelas waktu berlangsungnya UN. Waktu itu saya kaget karena anak saya tidak pernah cerita sama saya,” kata Ny. S.
Diapun menanyakan anaknya. Mulanya tidak mengaku, namun akhirnya sambil menangis, Al pun mengaku. Mendengar pengakuan anaknya ini, Ny. S terkejut bukan kepalang. ”Anak saya cerita, dia sejak 3 bulan sebelum UN sudah dipaksa wali muridnya untuk memberi contekan pada seluruh siswa kelas 6 lainnya,” kata dia.
Doktrinasi pada Al untuk memberi contekan pada siswa lainnya, kata Ny S, dilakukan dengan konsisten. ”Wali muridnya bilang ke anak saya begini : kapan lagi kamu mau membalas budi guru-guru kamu? Apa nggak kasihan dengan teman-temanmu kalau tidak lulus? Kamu harus gunakan kepandaianmu supaya teman-temanmu lulus,” ujar Ny. S menirukan ucapan sang wali kelas pada anaknya.
Mendengar penuturan anaknya, Ny. S mengaku sakit hati dengan wali kelas tersebut dan berusaha mengkonfirmasi pihak sekolah. Dia berkoordinasi dengan walimurid lainnya menemui Kepala Sekolah. Dalam pertemuan itu, Kepala Sekolah hanya menyampaikan permohonan maaf. Ini tidak memuaskan Ny. S. Dia penasaran, apakah skenario contek mencontek ini memang didesain pihak sekolah, atau hanya dilakukan secara pribadi oleh wali murid. ”Tidak ada tindak lanjutnya sejak itu. Saya belum pernah ketemu sama Fat, wali kelas anak saya,” kata dia.
Setelah itu, dia mengadu pada Komite Sekolah, namun tidak mendapat respon memuaskan sehingga akhirnya dia melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan. ”Saya tidak terima! Saya mendidik anak saya supaya pandai dan jujur. Ini malah sekolah mengajarkan anak saya tidak jujur !” ungkap Ny. S dengan nada tinggi.(edy)
Dinas Pendidikan Bentuk Tim, Investigasi Kasus Contek di SD Tandes
suarasurabaya.net| Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan membentuk tim untuk menginvestigasi laporan Ny. S wali murid sebuah SDN di kawasan tandes terkait aktivitas contek mencontek pada pelaksanaan Ujian Nasional. Ditengarai, pihak sekolah mengetahui, atau bahkan merancang operasi ini agar seluruh siswanya lulus semua dalam Ujian Nasional.
SAHUDI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Kamis (02/06) mengatakan dirinya belum mendapat laporan langsung terkait kasus ini meskipun orang tua siswa sudah melaporkannya ke Dinas Pendidikan, kemarin. Oleh dari itu menurut rencana, Senin (06/06) mendatang, dia akan mengundang orang tua siswa itu untuk didengarkan keterangannya.
”Pada prinsipnya, kami akan tindak lanjuti serius laporan ini. Jika memang benar, saya akan usulkan ke Walikota Surabaya untuk menindak Kepala Sekolah dan Guru yang bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata SAHUDI.
Mantan Kepala SMAN 15 Surabaya ini mengaku tidak habis pikir kenapa untuk Ujian Nasional SD saja, pihak sekolah melakukan hal tidak jujur seperti ini,. ”Padahal untuk UN SD, kita tidak mematok nilai minimal kelulusan seperti untuk SMP dan SMA. Nilai kelulusannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Makanya saya heran kenapa sekolah itu malah melakukan perbuatan seperti ini,” kata dia.
Untuk memperoleh fakta kejadian yang sesungguhnya, kata SAHUDI, aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan diturunkan ke sekolah itu. Dari sana akan diambil kebijakan yang tepat untuk sekolah ini.
Apakah ada kemungkinan UN ulang jika terbukti ada perbuatan curang dalam pelaksanaan UN? SAHUDI mengatakan kemungkinan itu ada jika dalam hasil temuan tim memperkuat dugaan kecurangan.
”Nilai siswa itu biasanya ada pola normalnya. Kalau ada pola yang tidak normal, misalkan 85 persen siswa dapat nilai sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Itu memperkuat dugaan kecurangan. Tapi kalau polanya normal-normal saja, tidak akan dilakukan UN ulang,” kata dia.
Jika memang terbukti ada kecurangan dalam UN di SDN tersebut, SAHUDI menyayangkannya karena pendidikan di sekolah formal bukan hanya soal kelulusan, tapi juga soal pembentukan karakter siswa. ”Kalau satu sekolah diajak kerjasama untuk contek mencontek, ini malah menghancurkan karakter siswanya,” papar dia.(edy)
SAHUDI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Kamis (02/06) mengatakan dirinya belum mendapat laporan langsung terkait kasus ini meskipun orang tua siswa sudah melaporkannya ke Dinas Pendidikan, kemarin. Oleh dari itu menurut rencana, Senin (06/06) mendatang, dia akan mengundang orang tua siswa itu untuk didengarkan keterangannya.
”Pada prinsipnya, kami akan tindak lanjuti serius laporan ini. Jika memang benar, saya akan usulkan ke Walikota Surabaya untuk menindak Kepala Sekolah dan Guru yang bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata SAHUDI.
Mantan Kepala SMAN 15 Surabaya ini mengaku tidak habis pikir kenapa untuk Ujian Nasional SD saja, pihak sekolah melakukan hal tidak jujur seperti ini,. ”Padahal untuk UN SD, kita tidak mematok nilai minimal kelulusan seperti untuk SMP dan SMA. Nilai kelulusannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Makanya saya heran kenapa sekolah itu malah melakukan perbuatan seperti ini,” kata dia.
Untuk memperoleh fakta kejadian yang sesungguhnya, kata SAHUDI, aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan diturunkan ke sekolah itu. Dari sana akan diambil kebijakan yang tepat untuk sekolah ini.
Apakah ada kemungkinan UN ulang jika terbukti ada perbuatan curang dalam pelaksanaan UN? SAHUDI mengatakan kemungkinan itu ada jika dalam hasil temuan tim memperkuat dugaan kecurangan.
”Nilai siswa itu biasanya ada pola normalnya. Kalau ada pola yang tidak normal, misalkan 85 persen siswa dapat nilai sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Itu memperkuat dugaan kecurangan. Tapi kalau polanya normal-normal saja, tidak akan dilakukan UN ulang,” kata dia.
Jika memang terbukti ada kecurangan dalam UN di SDN tersebut, SAHUDI menyayangkannya karena pendidikan di sekolah formal bukan hanya soal kelulusan, tapi juga soal pembentukan karakter siswa. ”Kalau satu sekolah diajak kerjasama untuk contek mencontek, ini malah menghancurkan karakter siswanya,” papar dia.(edy)
Kurikulum Bahasa Indonesia Direvisi
JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan mereview kurikulum Bahasa Indonesia. Hal ini terkait banyaknya jumlah siswa yang gagal memperoleh nilai Bahasa Indonesia di atas 5 atau mencapai 38 persen dari jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional (UN) tahun ajaran 2010/2011.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, pihaknya telah menugaskan kepada Badan Bahasa untuk korodinasi dengan badan pengembangan SDM untuk melakukan pengkajian ulang yang menggunakan tiga cara. Pertama, pengkajian kembali tentang kurikulum bahasa itu sendiri.
Kedua, meng-upgrade guru-guru bahasa. Ketiga, untuk bisa berbahasa itu tidak cukup diajarkan begitu saja tetapi juga ada kegiatan ekstra yang bisa menumbuhkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia, pemahaman Bahasa Indonesia serta dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
"Jadi, bukan sekedar bahasa layaknya bisa bahasa inggris, mandarin, dan sebagainya. Tapi selain sebagai alat komunikasi, juga ada nilai di dalam Bahasa Indonesia itu. Beda posisinya Bahasa Indonesia dengan bahasa inggris," pungkasnya.
Menurut Nuh, untuk memahami konteks cerita di dalam soal ujian Bahasa Indonesia, syarat utamanya adalah harus bisa bahasa itu sendiri. Misalnya, banyak orang bisa berbahasa Indonesia tetapi belum tentu paham konteksnya, tidak bisa memahami substansi bahasa itu, serta logika tentang cerita itu.
"Orang yang ada di daerah dalam membaca cerita tentang hotel bintang lima dan disebutkan ada lobby, pastinya tidak bisa membayangkan. Lobby itu apa? Lain lagi, coffee shop, itu kalau diartikan kan warung kopi. Bisa-bisa diartikan mereka itu angkringan. Oleh karena itu, kurikulum harus direview," tegasnya.
Nuh menambahkan, dalam pembuatan soal ujian nasional harus bersifat umum. Selain itu, juga ada dibagi ke beberapa regional. Harapannya, dalam setiap region ada ukurannya masing-masing. Sehingga, bisa disesuaikan dengan standar yang ada.
"Sebenarnya soalnya itu gampang, tapi anaknya yang tidak bisa. Bisa jadi, soalnya itu sulit bagi kita, tapi mudah bagi standar yang ada. Oleh karena itu, dalam membuat soal itu tidak boleh hanya diukur dari kemampuan sang anak, tetapi juga diukur dari apa tujuan yang akan dicapai," imbuhnya. (cha/jpnn)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, pihaknya telah menugaskan kepada Badan Bahasa untuk korodinasi dengan badan pengembangan SDM untuk melakukan pengkajian ulang yang menggunakan tiga cara. Pertama, pengkajian kembali tentang kurikulum bahasa itu sendiri.
Kedua, meng-upgrade guru-guru bahasa. Ketiga, untuk bisa berbahasa itu tidak cukup diajarkan begitu saja tetapi juga ada kegiatan ekstra yang bisa menumbuhkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia, pemahaman Bahasa Indonesia serta dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
"Jadi, bukan sekedar bahasa layaknya bisa bahasa inggris, mandarin, dan sebagainya. Tapi selain sebagai alat komunikasi, juga ada nilai di dalam Bahasa Indonesia itu. Beda posisinya Bahasa Indonesia dengan bahasa inggris," pungkasnya.
Menurut Nuh, untuk memahami konteks cerita di dalam soal ujian Bahasa Indonesia, syarat utamanya adalah harus bisa bahasa itu sendiri. Misalnya, banyak orang bisa berbahasa Indonesia tetapi belum tentu paham konteksnya, tidak bisa memahami substansi bahasa itu, serta logika tentang cerita itu.
"Orang yang ada di daerah dalam membaca cerita tentang hotel bintang lima dan disebutkan ada lobby, pastinya tidak bisa membayangkan. Lobby itu apa? Lain lagi, coffee shop, itu kalau diartikan kan warung kopi. Bisa-bisa diartikan mereka itu angkringan. Oleh karena itu, kurikulum harus direview," tegasnya.
Nuh menambahkan, dalam pembuatan soal ujian nasional harus bersifat umum. Selain itu, juga ada dibagi ke beberapa regional. Harapannya, dalam setiap region ada ukurannya masing-masing. Sehingga, bisa disesuaikan dengan standar yang ada.
"Sebenarnya soalnya itu gampang, tapi anaknya yang tidak bisa. Bisa jadi, soalnya itu sulit bagi kita, tapi mudah bagi standar yang ada. Oleh karena itu, dalam membuat soal itu tidak boleh hanya diukur dari kemampuan sang anak, tetapi juga diukur dari apa tujuan yang akan dicapai," imbuhnya. (cha/jpnn)
Tingkat Kelulusan di Aceh Naik 14,15 Persen
BANDA ACEH–Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) setingkat SMA sederajat di Aceh berkisar 97,11 persen. Artinya, ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya berkisar 82,96 persen. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, kemarin.
"Alhamdulillah, ada peningkatan kelulusan dalam UN tahun ini. Dari 63.021 siswa yang ikut UN, yang lulus sebanyak 61.200 siswa dan tidak lulus 1.821 siswa," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sofyan Sulaiman mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota Aceh, Kota Banda Aceh merupakan tingkat kelulusan terbaik. Sekolah di Banda Aceh yang lulus 100 persen itu adalah SMA Negeri 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 11, SMKN 1, MAN 1, 2, dan 3.
Dijelaskan, tingkat kelulusan di Kota Banda Aceh untuk jurusan IPA SMA/MA adalah 99,14 persen, jurusan IPS, 96,46 persen, dan jurusan Bahasa 98,06 persen. Sedangkan untuk SMK 92,06 persen.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Besar, Ramli menjelaskan, sedikitnya 229 siswa atau sekitar tujuh persen dari 3.463 peserta Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Aceh Besar dinyatakan tidak lulus. ”229 siswa yang tidak lulus UN tersebar di 38 sekolah,” katanya.
Sedangkan jumlah keluluan keseluruhan siswa SMA/MA dan SMK di Aceh Besar sebanyak 93,39 persen dari 3.463 peserta ujian di kabupaten itu. Dengan rincian untuk bidang IPA sebanyak 97,4 persen dari peserta 1.914 orang, IPS sebanyak 85,89 persen dari peserta 1.070 orang, bahasa lulus sebanyak 96,83 persen dari peserta sebanyak 63 orang dan Agama lulus 100 persen.
Sementara, sebanyak 69 siswa di Lhokseumawe terpaksa meringis karena tak lulus UN tahun ini. Akibatnya kota petro dolar ini mengalami kemunduran tingkat kelulusan dari tahun sebelumnya.
Adapun rincian siswa yang tidak lulus itu antara lain untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan IPA sebanyak 11 siswa, dan untuk tingkat SMA jurusan IPS sebanyak 55 siswa. Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai tiga orang siswa. Dari angka tersebut, tingkat kelulusan untuk SMA jurusan IPA mencapai 99,27 persen. SMA jurusan IPS 92, 25 persen, dan SMK tingkat kelulusan mencapai 99,75 persen.
“Total tingkat kelulusan SMA/SMK untuk Kota Lhokseumawe secara keseluruhan mencapai 97,75 persen,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Mursyal, kepada koran ini ketika dihubungi, kemarin.
Di Aceh Utara sendiri, tingkat kelulusan UN mencapai 98,16 persen. Persentase kelulusan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kelulusan SMK mencapai 98.01 persen dan tidak lulus 1,99 persen, sedangkan SMA/MA jumlah kelulusan mencapai 98,62 persen untuk IPA serta IPS mencapai 97,29 persen.
Menurut sekretaris UN Aceh Utara, Abdul Jaban, MPd, menjelaskan total siswa tingkat SLTA yang akan mengikuti ujian akhir sekitar 6.921 siswa. Yakni terdiri dari 6.260 siswa SMA/MA serta 661 siswa SMK. Jumlah ini berasal dari 68 sekolah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya sejumlah siswa juga tidak mengikuti UN, yakni sekitar 74 siswa dari sejumlah sekolah.
Tingkat kelulusan Aceh Barat Daya sendiri, tahun ini tingkat kelulusan UN meningkat drastis. Tingkat kelulusan siswa mencapai 97,34 persen dari 2.102 siswa sehingga hasil UN tahun ini menempatkan Abdya diperingkat 13 se Aceh.
Kepala Dinas Pendidikan Abdya Maiyulis SPd kepada Rakyat Aceh menjelaskan, dari hasil UN kali ini posisi Abdya naik dari seluruh jenjang termasuk rangking keseluruhan yang mencapai 97,34 persen. “Jumlah siswa yang terbanyak tidak lulus adalah SMA 1 Susoh jurusan IPS mencapai 11 persen,” terangnya.
Pantauan Rayat Aceh (Grup JPNN), pengumunan hasil UN di seluruh SMA/MA/SMK kemarin siang dilakukan di bawah pengawasan pihak keamanan. Terlihat dua personil polisi berjaga-jaga dipintu depan SMA Blangpidie. Pengumuman sendiri ditempel di papan pengumunan yang diletakkan didepan pintu. Siswa yang melihat pengumuman hanya dari luar pagar.
Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sofyan Sulaiman menyebutkan, pihaknya telah mengubah sistem pengumuman kelulusan setingkat SMA, SMK dan MA melalui pos dan website. Hal ini dilakukan untuk menghindari aksi corat-coret yang dilakukan siswa. Hanya saja, sistem tersebut bukanlah penghalang bagi siswa untuk melakukan corat-coret baju dan konvoi di jalan.
"Langkah mengumumkan kelulusan Ujian Nasional (UN) melalui pos dan website tak lain untuk menghindari hal yang tak diinginkan yang dilakukan siswa, seperti aksi corat-coret baju," katanya.
Bahkan pantauan Rakyat Aceh, usai menerima informasi lulus, para siswa pun beramai-ramai memeriahkan hari kemenangan atas kelulusannya dengan mencoret baju teman. Kata mereka, coret-coret baju sudah tradisi dan sebagai tanda bukti bahwa siswa meninggalkan masa SMA.
Hal yang sama juga terjadi di Abdya. Usai pengumuman kemarin siang puluhan siswa yang telah dinyatalulus langsung mencoret bajunya dengan cat semprot “Pilox” dan spidol. Usai mencoret baju dengan sesama teman puluhan siswa dengan menggunakan sepeda motor langsung berkonvoi keliling menuju arah Manggeng. (slm/msi/agt/man)
"Alhamdulillah, ada peningkatan kelulusan dalam UN tahun ini. Dari 63.021 siswa yang ikut UN, yang lulus sebanyak 61.200 siswa dan tidak lulus 1.821 siswa," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sofyan Sulaiman mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota Aceh, Kota Banda Aceh merupakan tingkat kelulusan terbaik. Sekolah di Banda Aceh yang lulus 100 persen itu adalah SMA Negeri 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 11, SMKN 1, MAN 1, 2, dan 3.
Dijelaskan, tingkat kelulusan di Kota Banda Aceh untuk jurusan IPA SMA/MA adalah 99,14 persen, jurusan IPS, 96,46 persen, dan jurusan Bahasa 98,06 persen. Sedangkan untuk SMK 92,06 persen.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Besar, Ramli menjelaskan, sedikitnya 229 siswa atau sekitar tujuh persen dari 3.463 peserta Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Aceh Besar dinyatakan tidak lulus. ”229 siswa yang tidak lulus UN tersebar di 38 sekolah,” katanya.
Sedangkan jumlah keluluan keseluruhan siswa SMA/MA dan SMK di Aceh Besar sebanyak 93,39 persen dari 3.463 peserta ujian di kabupaten itu. Dengan rincian untuk bidang IPA sebanyak 97,4 persen dari peserta 1.914 orang, IPS sebanyak 85,89 persen dari peserta 1.070 orang, bahasa lulus sebanyak 96,83 persen dari peserta sebanyak 63 orang dan Agama lulus 100 persen.
Sementara, sebanyak 69 siswa di Lhokseumawe terpaksa meringis karena tak lulus UN tahun ini. Akibatnya kota petro dolar ini mengalami kemunduran tingkat kelulusan dari tahun sebelumnya.
Adapun rincian siswa yang tidak lulus itu antara lain untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan IPA sebanyak 11 siswa, dan untuk tingkat SMA jurusan IPS sebanyak 55 siswa. Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai tiga orang siswa. Dari angka tersebut, tingkat kelulusan untuk SMA jurusan IPA mencapai 99,27 persen. SMA jurusan IPS 92, 25 persen, dan SMK tingkat kelulusan mencapai 99,75 persen.
“Total tingkat kelulusan SMA/SMK untuk Kota Lhokseumawe secara keseluruhan mencapai 97,75 persen,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Mursyal, kepada koran ini ketika dihubungi, kemarin.
Di Aceh Utara sendiri, tingkat kelulusan UN mencapai 98,16 persen. Persentase kelulusan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kelulusan SMK mencapai 98.01 persen dan tidak lulus 1,99 persen, sedangkan SMA/MA jumlah kelulusan mencapai 98,62 persen untuk IPA serta IPS mencapai 97,29 persen.
Menurut sekretaris UN Aceh Utara, Abdul Jaban, MPd, menjelaskan total siswa tingkat SLTA yang akan mengikuti ujian akhir sekitar 6.921 siswa. Yakni terdiri dari 6.260 siswa SMA/MA serta 661 siswa SMK. Jumlah ini berasal dari 68 sekolah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya sejumlah siswa juga tidak mengikuti UN, yakni sekitar 74 siswa dari sejumlah sekolah.
Tingkat kelulusan Aceh Barat Daya sendiri, tahun ini tingkat kelulusan UN meningkat drastis. Tingkat kelulusan siswa mencapai 97,34 persen dari 2.102 siswa sehingga hasil UN tahun ini menempatkan Abdya diperingkat 13 se Aceh.
Kepala Dinas Pendidikan Abdya Maiyulis SPd kepada Rakyat Aceh menjelaskan, dari hasil UN kali ini posisi Abdya naik dari seluruh jenjang termasuk rangking keseluruhan yang mencapai 97,34 persen. “Jumlah siswa yang terbanyak tidak lulus adalah SMA 1 Susoh jurusan IPS mencapai 11 persen,” terangnya.
Pantauan Rayat Aceh (Grup JPNN), pengumunan hasil UN di seluruh SMA/MA/SMK kemarin siang dilakukan di bawah pengawasan pihak keamanan. Terlihat dua personil polisi berjaga-jaga dipintu depan SMA Blangpidie. Pengumuman sendiri ditempel di papan pengumunan yang diletakkan didepan pintu. Siswa yang melihat pengumuman hanya dari luar pagar.
Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sofyan Sulaiman menyebutkan, pihaknya telah mengubah sistem pengumuman kelulusan setingkat SMA, SMK dan MA melalui pos dan website. Hal ini dilakukan untuk menghindari aksi corat-coret yang dilakukan siswa. Hanya saja, sistem tersebut bukanlah penghalang bagi siswa untuk melakukan corat-coret baju dan konvoi di jalan.
"Langkah mengumumkan kelulusan Ujian Nasional (UN) melalui pos dan website tak lain untuk menghindari hal yang tak diinginkan yang dilakukan siswa, seperti aksi corat-coret baju," katanya.
Bahkan pantauan Rakyat Aceh, usai menerima informasi lulus, para siswa pun beramai-ramai memeriahkan hari kemenangan atas kelulusannya dengan mencoret baju teman. Kata mereka, coret-coret baju sudah tradisi dan sebagai tanda bukti bahwa siswa meninggalkan masa SMA.
Hal yang sama juga terjadi di Abdya. Usai pengumuman kemarin siang puluhan siswa yang telah dinyatalulus langsung mencoret bajunya dengan cat semprot “Pilox” dan spidol. Usai mencoret baju dengan sesama teman puluhan siswa dengan menggunakan sepeda motor langsung berkonvoi keliling menuju arah Manggeng. (slm/msi/agt/man)
Beda Kelulusan, Beda Juga Soalnya...
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua pelaksana seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2011, Herry Suhardiyanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi dan perbaikan secara terus-menerus sebagai upaya mengeliminasi segala bentuk kecurangan pada SNMPTN jalur ujian tertulis 2011.
Herry menjelaskan, selain bentuk soal yang dibedakan antara siswa yang lulus tahun ini dan siswa lulusan tahun sebelumnya, yaitu 2009 dan 2010, siasat lainnya adalah dengan cara menempelkan nomor kursi peserta beberapa jam sebelum waktu ujian dilaksanakan.
"Ini bagian dari perbaikan yang kami lakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa tindak kecurangan sekecil apa pun dapat dieliminasi. Termasuk juga pada tahun ini, soal untuk lulusan sebelumnya dibedakan dengan lulusan tahun ini," kata Herry, Selasa (31/5/2011) di SMAN 82, Jakarta Selatan.
Selain itu, sambung Herry, "Ini juga salah satu upaya kami untuk menangkal tindak kecurangan joki."
"Terutama dari mereka yang sudah lulus dan diterima di perguruan tinggi yang bagus, tetapi masih ikut ujian lagi. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi mewakili orang lain supaya lulus ujian ini, dan itu tidak dibenarkan," ujarnya.
Sementara pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohamad Nuh mengaku telah mengantisipasi adanya kebocoran dan tindak kecurangan pada pelaksanaan SNMPTN jalur ujian tertulis. Nuh mengatakan, segala bentuk kecurangan akan ditelusuri. Jika hal itu terbukti, ia berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terlibat melakukan kecurangan.
"Jangankan kebocoran, netes saja sudah diantisipasi. Sanksi pertama, siapa yang membocorkan itu, jelas dia yang bertanggung jawab. Kita sudah sepakat dengan rektor seluruh perguruan tinggi negeri, jika dosen membocorkan atau mahasiswa PTN yang menjadi joki akan di-out," kata Nuh.
Panitia Lokal (Panlok) Bandung Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 menerima informasi indikasi adanya kecurangan dalam bentuk perjokian SNMPTN. Hanya saja, sampai saat ini belum terlihat terjadi kasus tersebut.
"Tapi, kemarin informasi kecurangan ke arah situ sudah ada," kata Sekretaris Eksekutif I Panitia Lokal Bandung SNMPTN 2011 Asep Gana Suganda di Bandung, Selasa (31/5/2011).
Herry menjelaskan, selain bentuk soal yang dibedakan antara siswa yang lulus tahun ini dan siswa lulusan tahun sebelumnya, yaitu 2009 dan 2010, siasat lainnya adalah dengan cara menempelkan nomor kursi peserta beberapa jam sebelum waktu ujian dilaksanakan.
"Ini bagian dari perbaikan yang kami lakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa tindak kecurangan sekecil apa pun dapat dieliminasi. Termasuk juga pada tahun ini, soal untuk lulusan sebelumnya dibedakan dengan lulusan tahun ini," kata Herry, Selasa (31/5/2011) di SMAN 82, Jakarta Selatan.
Selain itu, sambung Herry, "Ini juga salah satu upaya kami untuk menangkal tindak kecurangan joki."
"Terutama dari mereka yang sudah lulus dan diterima di perguruan tinggi yang bagus, tetapi masih ikut ujian lagi. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi mewakili orang lain supaya lulus ujian ini, dan itu tidak dibenarkan," ujarnya.
Sementara pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohamad Nuh mengaku telah mengantisipasi adanya kebocoran dan tindak kecurangan pada pelaksanaan SNMPTN jalur ujian tertulis. Nuh mengatakan, segala bentuk kecurangan akan ditelusuri. Jika hal itu terbukti, ia berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terlibat melakukan kecurangan.
"Jangankan kebocoran, netes saja sudah diantisipasi. Sanksi pertama, siapa yang membocorkan itu, jelas dia yang bertanggung jawab. Kita sudah sepakat dengan rektor seluruh perguruan tinggi negeri, jika dosen membocorkan atau mahasiswa PTN yang menjadi joki akan di-out," kata Nuh.
Panitia Lokal (Panlok) Bandung Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 menerima informasi indikasi adanya kecurangan dalam bentuk perjokian SNMPTN. Hanya saja, sampai saat ini belum terlihat terjadi kasus tersebut.
"Tapi, kemarin informasi kecurangan ke arah situ sudah ada," kata Sekretaris Eksekutif I Panitia Lokal Bandung SNMPTN 2011 Asep Gana Suganda di Bandung, Selasa (31/5/2011).
Kelulusan ujian nasional capai 99,45%
JAKARTA: Kelulusan peserta ujian nasional sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS) Tahun Ajaran 2010/2011 mencapai 99,45%.
"Dari 3.660.803 peserta UN SMP/MTS yang lulus 3.640.569, sedangkan yang tidak lulus 20.234 atau 0,55% dari jumlah peserta," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, hari ini.
Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusan. Angka kelulusan UN tahun lalu gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,42% atau ada kenaikan 0,03%, tambahnya.
Mendiknas menyebutkan data awal yang mendaftar UN sebanyak 3,71 juta peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 3,67 juta (99,01%)."Ada 36.685 sekolah tidak memberikan nilai. Bisa jadi karena drop out atau tidak ikut atau apa saja alasannya sekolah tidak memberikan nilainya," kata Nuh.
Dia menyebutkan, dari sebanyak 3,67 juta siswa yang dimasukkan nilai siswanya ada 16.728 siswa yang tidak mengikuti UN.
Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi prosentase adalah Kalimantan Barat 6,15% dari 60.518 peserta, sedangkan paling banyak lulus adalah DKI Jakarta 0,01% dari 134.061 peserta.
Mendiknas menyatakan jumlah peserta tidak lulus paling banyak Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.823 siswa dari 505.393 peserta. Adapun rata-rata nilai akhir siswa secara nasional 7,56.
"Paling tinggi Provinsi Bali 8,11 dan paling rendah Kalimantan Barat 6,71. Ada 12 sekolah dengan 91 siswa, yang kelulusannya nol persen. Sementara ada 40.218 sekolah atau 3,14 juta siswa yang kelulusannya 100%," jelasnya.
Menyinggung distribusi nilai akhir tiap mata pelajaran maka mata pelajaran bahasa Indonesia nilai rerata 7,49, maksimum 9,90, dan minimum 0,80. Adapun bahasa Inggris rerata 7,65, maksimum 10,00, dan minimum 0,90.
Untuk Matematika rerata 7,50, maksimum 10,00, dan minimum 0,80, sedangkan mata pelajaran IPA rerata 7,60 maksimum 10,00, dan minimum 1,00."Kalau dibuat rata-rata bahasa Indonesia termasuk paling rendah," kata Mendiknas. (arh)
"Dari 3.660.803 peserta UN SMP/MTS yang lulus 3.640.569, sedangkan yang tidak lulus 20.234 atau 0,55% dari jumlah peserta," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, hari ini.
Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusan. Angka kelulusan UN tahun lalu gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,42% atau ada kenaikan 0,03%, tambahnya.
Mendiknas menyebutkan data awal yang mendaftar UN sebanyak 3,71 juta peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 3,67 juta (99,01%)."Ada 36.685 sekolah tidak memberikan nilai. Bisa jadi karena drop out atau tidak ikut atau apa saja alasannya sekolah tidak memberikan nilainya," kata Nuh.
Dia menyebutkan, dari sebanyak 3,67 juta siswa yang dimasukkan nilai siswanya ada 16.728 siswa yang tidak mengikuti UN.
Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi prosentase adalah Kalimantan Barat 6,15% dari 60.518 peserta, sedangkan paling banyak lulus adalah DKI Jakarta 0,01% dari 134.061 peserta.
Mendiknas menyatakan jumlah peserta tidak lulus paling banyak Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.823 siswa dari 505.393 peserta. Adapun rata-rata nilai akhir siswa secara nasional 7,56.
"Paling tinggi Provinsi Bali 8,11 dan paling rendah Kalimantan Barat 6,71. Ada 12 sekolah dengan 91 siswa, yang kelulusannya nol persen. Sementara ada 40.218 sekolah atau 3,14 juta siswa yang kelulusannya 100%," jelasnya.
Menyinggung distribusi nilai akhir tiap mata pelajaran maka mata pelajaran bahasa Indonesia nilai rerata 7,49, maksimum 9,90, dan minimum 0,80. Adapun bahasa Inggris rerata 7,65, maksimum 10,00, dan minimum 0,90.
Untuk Matematika rerata 7,50, maksimum 10,00, dan minimum 0,80, sedangkan mata pelajaran IPA rerata 7,60 maksimum 10,00, dan minimum 1,00."Kalau dibuat rata-rata bahasa Indonesia termasuk paling rendah," kata Mendiknas. (arh)
Arist Merdeka: Pekerja Anak Harus Kembali Sekolah
Kapanlagi.com - Realitas menunjukkan masih banyak anak-anak yang harus terpaksa bekerja di usia yang seharusnya belajar di sekolah. Bahkan sebagian bekerja di sektor berbahaya, yang seharusnya bebas dari pekerja di bawah usia 18 tahun.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui Ketua Umumnya, Arist Merdeka Sirait meminta pekerja anak untuk kembali ke sekolah. Karena sekolah merupakan tempat yang tepat bagi mereka.
"Pendidikan berlaku untuk semua anak dan menjadi hak fundamental bagi anak. Kembali ke sekolah menjadi jaminan sebuah pendidikan. Mereka yang ingin ke sekolah, negara wajib memberikan fasilitas, silahkan pilih yang terbaik, bisa pesantren atau yang lainnya," tegas Arist Merdeka Sirait di hadapan anak-anak di Islamic Centre Surabaya, Senin (30/05/2011).
Pernyataan Arist ini disampaikan saat menyaksikan penyerahan paket peralatan sekolah kepada 780 pekerja anak di Jawa Timur. Mereka adalah penerima manfaat pengurangan pekerja anak yang berhasil ditarik dari tempatnya bekerja untuk kembali bersekolah dari 13 kabupaten.
Arist menegaskan sekitar 3,5 juta anak Indonesia masih terkungkung di dunia kerja. Negara dengan segala perangkatnya yang didukung rakyatnya, memiliki kewajiban untuk mengentaskan mereka, dengan segala kondisinya. Mereka tersebar di banyak sektor meliputi industri, perkebunan, pertambangan, rumah tangga (PRT) dan lain-lain.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Kerja Perempuan dan Anak Kemenakertrans, Nur Aisyah, SH mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi jumlah pekerja anak Indonesia melalui Program Pengurangan Anak Pekerja pendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).
"Salah satu upaya untuk mengurangi angka anak pekerja melalui program ini. Program ini sudah berjalan dua tahun dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan. Ada 13 kabupaten di Jawa Timur yang menerima dan secara periodik akan ditingkatkan sasarannya," tegasnya.
"Hari ini juga berlangsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Disnaker, Bapemas, Dinas Pendidikan, Dinsos dan Depag untuk sepakat mengembalikan anak-anak ke sekolah," lanjutnya.
Secara nasional ditargetkan mengangkat 10.000 lebih tenaga kerja anak-anak pada tahun 2012. Sementara tahun ini target yang akan diraih 3.000 orang anak.
Arist sendiri melihat angka 10.000 masih jauh dari 3, 5 juta, namun sudah menjadi sebuah awal yang positif. Angka itu akan terus ditingkatkan setiap tahun, sampai tenaga kerja anak benar-benar terbebas, sebagaimana ditargetkan pada 2015 oleh pemerintah.
"Ini masih jauh dari angka jumlah anak yang bekerja, namun awal yang positif kalau dari 3000 menjadi 10000 dan terus dilipatgandakan di tahun-tahun kemudian," tegas pengganti Seto Mulyadi ini. (kpl/dar)
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui Ketua Umumnya, Arist Merdeka Sirait meminta pekerja anak untuk kembali ke sekolah. Karena sekolah merupakan tempat yang tepat bagi mereka.
"Pendidikan berlaku untuk semua anak dan menjadi hak fundamental bagi anak. Kembali ke sekolah menjadi jaminan sebuah pendidikan. Mereka yang ingin ke sekolah, negara wajib memberikan fasilitas, silahkan pilih yang terbaik, bisa pesantren atau yang lainnya," tegas Arist Merdeka Sirait di hadapan anak-anak di Islamic Centre Surabaya, Senin (30/05/2011).
Pernyataan Arist ini disampaikan saat menyaksikan penyerahan paket peralatan sekolah kepada 780 pekerja anak di Jawa Timur. Mereka adalah penerima manfaat pengurangan pekerja anak yang berhasil ditarik dari tempatnya bekerja untuk kembali bersekolah dari 13 kabupaten.
Arist menegaskan sekitar 3,5 juta anak Indonesia masih terkungkung di dunia kerja. Negara dengan segala perangkatnya yang didukung rakyatnya, memiliki kewajiban untuk mengentaskan mereka, dengan segala kondisinya. Mereka tersebar di banyak sektor meliputi industri, perkebunan, pertambangan, rumah tangga (PRT) dan lain-lain.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Kerja Perempuan dan Anak Kemenakertrans, Nur Aisyah, SH mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi jumlah pekerja anak Indonesia melalui Program Pengurangan Anak Pekerja pendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).
"Salah satu upaya untuk mengurangi angka anak pekerja melalui program ini. Program ini sudah berjalan dua tahun dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan. Ada 13 kabupaten di Jawa Timur yang menerima dan secara periodik akan ditingkatkan sasarannya," tegasnya.
"Hari ini juga berlangsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Disnaker, Bapemas, Dinas Pendidikan, Dinsos dan Depag untuk sepakat mengembalikan anak-anak ke sekolah," lanjutnya.
Secara nasional ditargetkan mengangkat 10.000 lebih tenaga kerja anak-anak pada tahun 2012. Sementara tahun ini target yang akan diraih 3.000 orang anak.
Arist sendiri melihat angka 10.000 masih jauh dari 3, 5 juta, namun sudah menjadi sebuah awal yang positif. Angka itu akan terus ditingkatkan setiap tahun, sampai tenaga kerja anak benar-benar terbebas, sebagaimana ditargetkan pada 2015 oleh pemerintah.
"Ini masih jauh dari angka jumlah anak yang bekerja, namun awal yang positif kalau dari 3000 menjadi 10000 dan terus dilipatgandakan di tahun-tahun kemudian," tegas pengganti Seto Mulyadi ini. (kpl/dar)
Mendiknas: 12 Sekolah Catat Kelulusan UN Nol Persen
Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 12 sekolah (91 siswa) mencatat kelulusan nol persen pada ujian nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tahun ajaran 2010/2011. Sebaliknya, 40.218 sekolah (3.140.664 siswa) meraih kelulusan 100 persen. Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (1/6).
Nuh menjelaskan, tingkat kelulusan ujian nasional SMP/Madrasah Tsanawiyah tahun ajaran 2010/2011 mencapai 99,45 persen. Dari sebanyak 3.660.803 peserta ujian nasional SMP/MTS, yang lulus sebanyak 3.640.569, sedangkan yang tidak lulus 20.234 atau 0,55 peserta. Tingkat kelulusan ini naik ketimbang periode lalu.
Angka kelulusan ujian nasional 2010 gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,42 persen. "Ada kenaikan 0,03 persen," kata Nuh. Saat menyampaikan data hasil kelulusan ujian nasional dan distribusinya, Mendiknas menyebutkan, data awal menunjukkan bahwa yang mendaftar ujian nasional sebanyak 3.714.216 peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 3.677.531 (99,01 persen).
"Ada 36.685 sekolah tidak memberikan nilai. Bisa jadi (karena) do (drop out) atau tidak ikut atau apa saja alasannya sekolah tidak memberikan nilainya," katanya.
Mendiknas menyebutkan, dari sebanyak 3.677.531 siswa yang dimasukkan nilai siswanya ada 16.728 siswa yang tidak mengikuti ujian nasional. Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi persentase adalah Kalimantan Barat 6,15 persen dari 60.518 peserta, sedangkan paling banyak lulus adalah DKI Jakarta 0,01 persen dari 134.061 peserta.
Nuh menyebutkan, jumlah peserta tidak lulus paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.823 siswa dari 505.393 peserta. Rerata nilai akhir siswa secara nasional 7,56, paling tinggi dicapai Provinsi Bali, yaitu 8,11 dan paling rendah Kalimantan Barat 6,71. Mendiknas juga menyampaikan distribusi nilai akhir tiap mata pelajaran.
Disebutkannya, nilai rerata mata pelajaran bahasa Indonesia adalah a 7,49, maksimum 9,90, dan minimum 0,80. Bahasa Inggris rerata 7,65, maksimum 10,00, dan minimum 0,80, sedangkan mata pelajaran IPA rerata 7,60 maksimum 10,00, dan minimum 1,00. "Kalau dibuat rata-rata bahasa Indonesia termasuk paling rendah," kata Mendiknas.(Ant/DOR)
Nuh menjelaskan, tingkat kelulusan ujian nasional SMP/Madrasah Tsanawiyah tahun ajaran 2010/2011 mencapai 99,45 persen. Dari sebanyak 3.660.803 peserta ujian nasional SMP/MTS, yang lulus sebanyak 3.640.569, sedangkan yang tidak lulus 20.234 atau 0,55 peserta. Tingkat kelulusan ini naik ketimbang periode lalu.
Angka kelulusan ujian nasional 2010 gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,42 persen. "Ada kenaikan 0,03 persen," kata Nuh. Saat menyampaikan data hasil kelulusan ujian nasional dan distribusinya, Mendiknas menyebutkan, data awal menunjukkan bahwa yang mendaftar ujian nasional sebanyak 3.714.216 peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 3.677.531 (99,01 persen).
"Ada 36.685 sekolah tidak memberikan nilai. Bisa jadi (karena) do (drop out) atau tidak ikut atau apa saja alasannya sekolah tidak memberikan nilainya," katanya.
Mendiknas menyebutkan, dari sebanyak 3.677.531 siswa yang dimasukkan nilai siswanya ada 16.728 siswa yang tidak mengikuti ujian nasional. Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi persentase adalah Kalimantan Barat 6,15 persen dari 60.518 peserta, sedangkan paling banyak lulus adalah DKI Jakarta 0,01 persen dari 134.061 peserta.
Nuh menyebutkan, jumlah peserta tidak lulus paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.823 siswa dari 505.393 peserta. Rerata nilai akhir siswa secara nasional 7,56, paling tinggi dicapai Provinsi Bali, yaitu 8,11 dan paling rendah Kalimantan Barat 6,71. Mendiknas juga menyampaikan distribusi nilai akhir tiap mata pelajaran.
Disebutkannya, nilai rerata mata pelajaran bahasa Indonesia adalah a 7,49, maksimum 9,90, dan minimum 0,80. Bahasa Inggris rerata 7,65, maksimum 10,00, dan minimum 0,80, sedangkan mata pelajaran IPA rerata 7,60 maksimum 10,00, dan minimum 1,00. "Kalau dibuat rata-rata bahasa Indonesia termasuk paling rendah," kata Mendiknas.(Ant/DOR)
Sekolah Tetap Masuk
JAKARTA, KOMPAS.com - Cuti bersama, Jumat (3/6/2011), tidak berlaku bagi pelayanan publik dan sekolah.
"Kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cuti bersama ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti bersama tahun 2011," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, di Jakarta, Rabu (1/6/2011).
Ia pun mengimbau pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD), untuk mengatur jam kerja PNS agar pelayanan publik tetap buka melayani kebutuhan masyarakat.
Menurut Fadjar, cuti bersama ini juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 30/SE/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, serta menjadi bagian dari hak cuti tahunan pegawai.
"Cuti bersama ini juga tidak berlaku bagi proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA. Dunia pendidikan tetap masuk. Para guru pada sekolah yang telah mendapat liburan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, juga tidak berhak mendapatkan cuti bersama sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut," ujar Fadjar.
Sementara itu, Kepala BKD DKI, Budhihastuti, menegaskan bahwa seluruh PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta harus masuk kerja kembali pada hari Senin (6/6). Jika tidak masuk tanpa alasan yang jelas alias bolos kerja, maka tidak hanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dipotong, juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
"Kami tidak akan pilih kasih. Siapa pun PNS yang bolos kerja pada hari Senin mendatang, akan dikenakan sanksi," tegas Budhi.
"Kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cuti bersama ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti bersama tahun 2011," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, di Jakarta, Rabu (1/6/2011).
Ia pun mengimbau pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD), untuk mengatur jam kerja PNS agar pelayanan publik tetap buka melayani kebutuhan masyarakat.
Menurut Fadjar, cuti bersama ini juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 30/SE/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, serta menjadi bagian dari hak cuti tahunan pegawai.
"Cuti bersama ini juga tidak berlaku bagi proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA. Dunia pendidikan tetap masuk. Para guru pada sekolah yang telah mendapat liburan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, juga tidak berhak mendapatkan cuti bersama sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut," ujar Fadjar.
Sementara itu, Kepala BKD DKI, Budhihastuti, menegaskan bahwa seluruh PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta harus masuk kerja kembali pada hari Senin (6/6). Jika tidak masuk tanpa alasan yang jelas alias bolos kerja, maka tidak hanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dipotong, juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
"Kami tidak akan pilih kasih. Siapa pun PNS yang bolos kerja pada hari Senin mendatang, akan dikenakan sanksi," tegas Budhi.
Kondisi Gunung Dieng Ganggu Sekolah di Batur
BANAJARNEGARA--MICOM: Kegiatan belajar mengajar sejumlah sekolah di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, terganggu akibat bencana gas beracun Kawah Timbang, Gunung Dieng.
"Jelas terganggu karena pada hari Senin (30/5) jumlah siswa yang datang hanya 11 anak, Selasa (31/5) sebanyak 20 siswa, tetapi hari ini tidak ada siswa yang masuk. Kalaupun ada yang datang, mereka hanya berdiri sebentar di depan gerbang sekolah dan pergi lagi," kata Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberejo, Suwarno, di Batur, Banjarnegara, Rabu (1/6).
Menurut dia, pihaknya telah berusaha mengajak anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar, tetapi mereka justru pergi lagi. Ia mengatakan, ketidakhadiran siswa kemungkinan disebabkan adanya kekhawatiran orang tua lantaran sekolah berada sekitar satu kilometer dari Kawah Timbang.
Kendati demikian, dia mengatakan, seluruh guru tetap hadir untuk memberikan pelayanan bagi para siswa. "Jumlah siswa kami seluruhnya 223 anak dan kebetulan saat ini menjelang tahun ajaran baru. Mungkin ada siswa yang membutuhkan persyaratan administrasi untuk mendaftar di jenjang yang lebih tinggi," katanya.
Disinggung persiapan siswa menghadapi ulangan kenaikan kelas yang akan dilaksanakan mulai 6 Juni 2011, dia mengatakan, hal itu sudah siap dan saat ini tinggal pengayaan. Selain itu, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan komite sekolah untuk menginformasikan kepada orang tua siswa bahwa pada Sabtu (4/6) akan dilaksanakan tes kemampuan dasar bagi siswa kelas tiga.
"Akan tetapi jika kondisi seperti ini masih berlangsung hingga pekan depan, kami akan turun ke bawah untuk mengelompokkan para siswa agar tetap bisa melaksanakan ujian kenaikan kelas di tempat itu," katanya. (Ant/OL-04)
sumber: mediaindonesia
"Jelas terganggu karena pada hari Senin (30/5) jumlah siswa yang datang hanya 11 anak, Selasa (31/5) sebanyak 20 siswa, tetapi hari ini tidak ada siswa yang masuk. Kalaupun ada yang datang, mereka hanya berdiri sebentar di depan gerbang sekolah dan pergi lagi," kata Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberejo, Suwarno, di Batur, Banjarnegara, Rabu (1/6).
Menurut dia, pihaknya telah berusaha mengajak anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar, tetapi mereka justru pergi lagi. Ia mengatakan, ketidakhadiran siswa kemungkinan disebabkan adanya kekhawatiran orang tua lantaran sekolah berada sekitar satu kilometer dari Kawah Timbang.
Kendati demikian, dia mengatakan, seluruh guru tetap hadir untuk memberikan pelayanan bagi para siswa. "Jumlah siswa kami seluruhnya 223 anak dan kebetulan saat ini menjelang tahun ajaran baru. Mungkin ada siswa yang membutuhkan persyaratan administrasi untuk mendaftar di jenjang yang lebih tinggi," katanya.
Disinggung persiapan siswa menghadapi ulangan kenaikan kelas yang akan dilaksanakan mulai 6 Juni 2011, dia mengatakan, hal itu sudah siap dan saat ini tinggal pengayaan. Selain itu, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan komite sekolah untuk menginformasikan kepada orang tua siswa bahwa pada Sabtu (4/6) akan dilaksanakan tes kemampuan dasar bagi siswa kelas tiga.
"Akan tetapi jika kondisi seperti ini masih berlangsung hingga pekan depan, kami akan turun ke bawah untuk mengelompokkan para siswa agar tetap bisa melaksanakan ujian kenaikan kelas di tempat itu," katanya. (Ant/OL-04)
sumber: mediaindonesia
Langganan:
Postingan (Atom)